Lingga Raih WTP Atas LKT 2017

Lingga (Kepri), Lidiknews.co.id – Masuknya usia ke empat belas 14 tahun terbentuknya Kabupaten Lingga sebagai daerah otonomi, hasil laporan keuangan Kabupaten Lingga mendapat penilaian baik  Wajar Tanpa Pengecualian (WTP), dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia (RI) melalui Kepala Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi Kepri.

Dalam Giat kegiatan yang diselenggarakan bertempat Kantor Badan  Pemeriksa Keuangan  (BPK) Batam Center. Rabu  siang (30/05/18), tepatnya pukul 13.00 wib.

Kepala Badan Pemeriksa Keuangan  (BPK) Joko Agus Setyono SE menyebutkan, Kabupaten Lingga mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) terkait pelaporan pertanggung jawaban penggunaan anggaran keuangan kabupaten Lingga tahun 2017.

Masih kata Joko. pemeriksaan keuangan merupakan salah satu upaya penilaian serta pengawasan tentang penggunaan anggaran yang diserahkan kepada ke-setiap pemerintah Daerah, sejauh mana bentuk kepatuhan terhadap segala peraturan penggunaan keuangan negara, sekaligus berharap kegiatan pemeriksaan keuangan ini dijadikan suatu dorongan dan motivasi untuk kinerja dalam pengelolaan keuangan di Daerah masing-masing, ujarnya.

Hal senada juga dikatakan, Atas penilaian yang diberikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Kepri ini, Alias  Wello Bupati Kabupaten Lingga mengucapkan, terima kasih kepada Wakil Bupati Lingga M Nizar beserta segenap jajaran tim yang tergabung bekerja dengan kompak dan solid, serta  berharap predikat WTP Kabupaten Lingga dapat terus dipertahankan.

“Mudah-mudahan untuk kedepannya  kita selalu di beri kemudahan dan kelancaran serta kesehatan dalam bekerja oleh Allah SWT, karena untuk pencapaian seperti ini tidak lah hal yang mudah, pencapaian keberhasilan inipun sudah sesuai dengan RPJMD kabupaten Lingga 2018,” ujarnya.

“WTP juga bukan tidak ada kekurangannya. Namun dalam hal melaksanakan tugas kepatutan terhadap laporan keuangan daerah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yakni, UU no.15 yaitu, terhadap keuangan daerah perlu adannya jawaban terhadap tindak lanjut terhadap hasil pemeriksaan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), pungkas Joko, (LN/ZUL).