AKUP Pertanyakan Anggaran Publikasi di Diskominfo Pemko Tanjungpinang

TANJUNGPINANG- Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pemko Tanjungpinang terus menjadi sorotan beberapa awak media baik online maupun cetak.

LIDIKNEWS.CO.ID- Desas-desus anggaran belanja publikasi TA 2022 di Diskominfo Pemko Tanjungpinang yang bersumber dari uang rakyat disinyalir pengelolaannya dilakukan secara tidak profesional. Baik itu berdasarkan verifikasi, kualifikasi maupun secara aturan administrasi.

Oleh karena itu, beberapa kalangan insan pers, baik itu perusahaan pers membentuk gerakan “Aliansi Keadilan Untuk Pers (AKUP).”

Mori Guspian, selaku Koordinator AKUP dalam aksi gerakan ini, terus mempertanyakan penggunaan anggaran belanja publikasi yang tertuang dalam DIPA Diskominfo Pemko Tanjungpinang TA 2022. Hal itu disampaikan via handphone selulernya pada media ini. Kamis 20 Oktober 2022.

“Desas-desus anggaran belanja publikasi di Diskominfo Pemko Tanjungpinang memang tidak besar, sekitaran angka Rp400 juta. Seyogyanya dapat dialirkan secara adil dan sesuai kualifikasi,” ujar Mori.

Lanjut Mori Guspian, meskipun anggaran kecil, Mori berharap anggaran itu dipergunakan demi kepentingan publikasi kegiatan Pemko Tanjungpinang, berlandaskan kepada norma dan azas untuk perusahaan media atau insan pers di Kota Tanjungpinang. Hal itu agar memberikan motivasi bagi para kuli tinta dalam menjalankan tugas dan fungsinya untuk mempublis kegiatan yang ada di pemko Tanjungpinang, mengingat pers sebagai pilar ke-4 di Negara Kesatuan Republik Indonesia, harapnya.

“Semoga Pemko Tanjungpinang banyak sedikitnya memahami fungsi Pers, disamping control sosial, edukasi dan hiburan juga sebagai lembaga ekonomi, merupakan amanat undang-undang. Semua itu merujuk dan mengedepankan kepada norma dan azas,” ucap Mori.

Ironisnya, menurut Mori Guspian, salah seorang oknum pejabat Diskominfo mengakui bahwa anggaran publikasi di dinasnya sangatlah kecil, jauh dari standarisasi. Agar tidak terjadi kecemburuan sosial antar insan pers atau perusahaan pers, jika perlu anggaran publikasi kedepan di Diskominfo Pemko Tanjungpinang lebih baik di tiadakan, ungkapnya.

Sampai berita ini diunggah awak media ini belum bisa konfirmasi kepada pihak-pihak terkait.

Penulis : rais