BATAM, Lidiknews.co.id – Sesuai dengan nawa cita ke-3 Presiden Republik Indonesia yang ingin membangun daerah perbatasan, kegiatan menggesa percepatan pembangunan daerah perbatasan terus dilanjutkan. Hal ini dibuktikan dengan penyelenggaraan Rapat Koordinasi Kebijakan Pembangunan Infrastruktur Konektivitas, Perikanan dan Energi di Wilayah Perbatasan dan Pulau Terluar yang diselenggarakan di Batam, Jum’at (23/2) lalu.
Kegiatan yang dibuka secara resmi oleh Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaluddin mengevaluasi apa yang telah dilaksanakan, apa yang dicapai dan apa saja yang masih diperlukan oleh daerah perbatasan khususnya di Provinsi Kepulauan Riau yakni Natuna dan Anambas.
Rakor yang diselenggarakan di Gedung BP Batam tersebut dihadiri oleh para direktur dan kepala bidang dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian ESDM dan juga perwakilan dari PT. PLN Wilayah Sumatera.
Dari Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, hadir Kepala Dinas Perhubungan, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan serta Kepala Dinas ESDM. Sedangkan dari Pemerintah Kabupaten Kepulauan Anambas, dihadiri oleh Bupati Kepulauan Anambas.
Bupati Natuna, Abdul Hamid Rizal yang ketika itu didampingi oleh Kepala BP3D, Kepala Dinas Pariwisata, Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Dinas Perikanan mengapresiasi penyelenggaraan Rakor ini dengan menyampaikan apa saja porgram pemerintah daerah yang disinergikan dengan program pemerintah pusat untuk mendukung percepatan pembangunan dibidang Pariwisata dan Perikanan.
Menurut Hamid Rizal, mewujudkan percepatan pembangunan tidak akan dapat dicapai jika hanya mengandalkan APBD yang bersifat fluktuative. Oleh karenanya, kegiatan seperti ini merupakan momentum tepat bagi menyampaikan harapan dan dukungan yang dibutuhkan kepada pemerintah pusat.
Adapun beberapa usulan yang disampaikan pada kesempatan tersebut diantaranya pada sektor perikanan, yaitu penambahan Cold Storage, dukungan teknologi budaya pada Balai Benih. Dari Sektor Perhubungan mengusulkan disegerakannya pengoperasian Tol Laut Antar Pulau, rambu-rambu pelayaran, pengoperasian Kapal Roro, pembukaan rute penerbangan Jakarta Pontianak Natuna dan Pelabuhan Exit Entry Point.
Pada Sektor Pariwisata Pemerintah Daerah mengajukan pembangunan sarana dan prasarana pendukung di Objek-objek wisata, pembangunan Maindland di Pian Penyu. sedangkan dibidang kelistrikan diajukan pengadaan lahan dari PLN bagi membangun lokasi pembangkit listrik yang akan mendukung seluruh sektor diatas.
Pihak Kemenko Maritim akan melaksanakan rapat lanjutan dalam waktu dekat dengan melibatkan berbagai kementerian terkait untuk menindaklanjuti hasil rakor kali ini. (Humas_Pro/Red)
Discussion about this post