Kades Penuba Kota: Pertanyakan Fungsi Kosong Pembuatan Bak Tinja Bantuan DPU Pemprov Kepri

LINGGA (KEPRI), Lidiknews.co.id – Bantuan penampungan Bak Tinja Dinas Pekerjaan Umum Propinsi (DPU) Provinsi Kepri yang menghabiskan Dana Ratusan Juta Rupiah jadi pertanyaan Masyarakat dan Kepala Desa Penuba Kota, Kecamatan Selayar, Kabupaten Lingga.

“Saya heran melihat bentuk pembuatan bak penampungan Tinja bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kepri ini.” kata Safri, Kades Penuba, Kota pada pewarta Kamis (07/12/17).

Lanjut, Safri Kades Panuba, menurut pengamatan sekalipun boleh dibilang saya kurang paham masalah bak tinja, namun melihat bentuk bak seperti ini jelas pekerjaan ini hanyalah diduga menghabiskan uang negara saja. Sementara fungsinya untuk masyarakat belum tentu bisa dimanfaatkan sesuai harapan, apa lagi sebelum dana bantuan ini di turunkan tidak ada sosialisasi kepada masyarakat. Katanya.

Safri juga menambahkan, yang bikin saya heran pengecoran dibuat 4×6 meter dengan menghabisakan dana Rp.100 juta lebih, sementara Bak Tinja yang sebenarnya kalau tak salah hanya 1×2 meter. Herannya di dalamnya ada Bak Tinja Fiber, langsung di datangkan pihak Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri,konon menurut kabar harganya mencapai Rp.100 juta.

Lebih aneh dan uniknya lagi, ada ruang yang kosong pembuatan Bak Tinja nya. Pertanyaannya, untuk apa ruang yang kosong itu, sementara kita lihat fungsinya tidak ada sama sekali, sementara pipa pembuangan Bak Tinja langsung masuk ke Bak Tinja yang sudut kiri saja, tegas Safri pada pewarta.

Pekerjaan bantuan Bak Tinja ini sifatnya swakelola yang langsung dikerjakan tim pekerja warga masyarakat, namun mereka bekerja berdasarkan SOP dan petunjuk dari Dinas Pekerjaan Umum (DPU) Provinsi Kepri, jadi dalam hal ini saya juga tidak mau pekerja di salahkan karena mereka hanya mengikuti arahan dan petunjuk, pungkasnya,

Sayangnya, sampai pemberitaan ini di unggah Dinas Pekerjaan Umum Pemprov Kepri terkait dengan pekerjaan bantuan Bak Tinja Desa Penuba Kota, Kecamatan Selayar Kabupaten Lingga dengan nilai kontrak Rp.400 juta T.A 2017 dana APBN belum bisa dikonfirmasi sebagai hak jawab klarifikasinya. (zul)