JAKARTA, Lidiknews.co.id- Gubernur Kepri H Nurdin Basirun menegaskan upaya-upaya untuk menjadikan Batam dan Kepri secara umum semakin menarik untuk investor terus dilakukan. Persoalan-persoalan yang ada harus diselesaikan dengan prinsip demi keadilan dan kesejahteraan masyarakat.
“Misalnya Uang Wajib Tahunan, Gubernur bersama Wali Kota mendorong adanya pembebasan untuk kawasan pemukiman,” kata Nurdin usai menghadiri rapat koordinasi pembahasan tentang Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam di Kantor Kementerian Koordinasi Bidang Perekonomian, Ruang Mahakam Lantai III Gedung Ali Wardhana, Jakarta, Selasa (6/3).
Rapat Koordinasi tersebut membahas tentang UWT (Uang Wajib Tahunan), Konsep Ekonomi Master Plan BP Batam dan Transisi FTZ menjadi KEK yang dipimpin oleh Menteri Koordinasi Bidang Perekonomian Darmin Nasution. Hadir juga dalam Rakor itu Menteri Keuangan RI Sri Mulyani, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI Siti Nurbaya Bakar dan Kepala BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo.
Menurut Nurdin, ada empat item yang menjadi isu utama dalam Rakor itu. UWT memang menjadi sesuatu yang alot dibincangkan. Tapi, Nurdin menyebutkan pihaknya ingin di kawasan pemukiman ada pembebasan.
Selain soal UWT, Nurdin juga membahas soal Jembatan Batam Bintan dan Kawasan Ekonomi Khusus Tanjungsauh. Nurdin menyebutkan memang untuk mendorong investasi di Kepri semua harus mendukung peruntukan KEK Tanjungsauh, terlebih sebagai pelabuhan kontainer.
“KEK Tanjung Sauh ini cocok untuk pengembangan ke depan, menambah nilai ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” lanjut Nurdin.
Percepatan transisi FTZ Batam ke KEK juga dibahas. Ke depan hingga ke Rempang dan Galang. Menurut Nurdin terkait konsep masterplan pembangunan Batam, pengembangannya haruslah tepat sasaran.
Prospek ke depan Tanjungsauh ikut dibandingkan Gubernur dengan kondisi Batuampar saat ini dan ke depannya.
Selasa pekan lalu, Nurdin dipanggil Presiden Joko Widodo untuk membahas perkembangan pembangunan dan investasi di Batam. Ada tujuh proyek yang diusulkan pada kesempatan itu mendapat respon positif dari Presiden. Intinya disetujui dan para menteri diminta ikut menindaklanjuti serta mencari aturan sehingga tidak menghambat.
Dalam paparannya Ketua BP Batam Lukita Dinarsyah Tuwo menjelaskan antara lain konsep master plan Batam seperti model ekonomi Batam, kondisi infrastruktur dan tata ruang, rencana pengembangan infrastruktur juga kebijakan yang dibutuhkan.
“Tujuh titik pengembangan wilayah Batam antara lain pelabuhan batu ampar, kawasan tiban utara, kawasan tanjung pinggir, kota air batam centre, kasasan wisata nongsa, kota baru telaga punggur dan pelabuhan peti kemas tanjung sauh, kesemuanya dibutuhkan penyesuaian rencana tata ruang untuk mendukung pengembangan wilayah tersebut,” kata Lukita.
Kemudian ia juga membahas tentang transisi FTZ menjadi KEK pada Kota Batam serta membahas tentang uang wajib tahunan (UWT).
Menko Perekonomian Darmin Nasution mengatakan banyak potensi dari Batam yang harus dikembangkan. Untuk itu ke depan yang dibutuhkan adalah seperti apa desain yang digunakan dalam menggali potensi tersebut.
“Intinya kita ingin masterplan yang ada ini bukan hanya sekedar apa yang akan dibangun, tapi bagaimana kerjasamanya antar menteri dan lembaga untuk membangun kawasan-kawasan tersebut,” lanjut Darmin. (Ald/Hms/Red)
Discussion about this post