KOTAWARINGIN TIMUR – Pasca gagalnya ribuan tenaga kontrak (Tekon) mengikuti evaluasi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Timur, dikhawatirkan berdampak pada layanan publik seperti sekolah dan fasilitas kesehatan yang berada di daerah terpencil di pedalaman Kotim.
LIDIKNEWS.CO.ID – Hal ini terungkap saat ratusan tenaga kontrak tersebut menyampaikan permasalahan yang mereka hadapi kepada pihak DPRD Kotim, Senin 4 Juli 2022.
Salah seorang tenaga kontrak pendidikan, Fitriani mengungkapkan ia telah mengabdi selama 15 tahun di salah satu sekolah dasar sebagai guru kelas I.
“Masa perjuangan kami yang sudah mengabdi selama 15 tahun ini tidak dihargai sama sekali”, katanya dihadapan Ketua DPRD Kotim yang didampingi oleh Sekda Kotim beserta jajaran di ruang rapat paripurna DPRD.
“Perjuangan kami di dunia pendidikan selama bertahun-tahun untuk mencerdaskan anak bangsa harus terhenti, akibat gagal saat tes evaluasi”, ucapnya.
Senada, Iji tenaga pengajar di salah satu sekolah menengah pertama yang juga merupakan perwakilan tenaga kontrak guru, mengharapkan ketegasan dari pihak Pemkab Kotim dalam menyikapi hal ini.
“Kembalikan hak-hak kami sebagai tenaga kontrak seperti semula, keluarkan tenaga kontrak yang baru”, tegasnya.
“Dari aturan jelas bagi Pemda yang mengangkat tenaga kontrak baru akan kena sanksi, tapi ini malah ada wajah-wajah baru”, ungkapnya.
Sementara itu, Risa tenaga kesehatan di Puskesmas Pundu Kecamatan Cempaga Hulu, bagian UGD dan persalinan, mengatakan semua nakes ditempatnya ditugaskan adalah tenaga kontrak.
“Apabila tidak ada kami, maka UGD dan layanan persalinan akan kosong, hanya kami yang asli putera daerah yang mau bertugas di daerah terpencil”, ungkapnya.
“Bahkan insentif kami selama 17 bulan, sebagai tenaga kesehatan dari bulan Februari 2021 hingga bulan Juni 2022 belum dibayarkan”, tukas Risa.
Sumber : Tommy
Hari ini : 
Total Kunjungan : 3472507
Who's Online : 
Discussion about this post