LSM Sirih Besar Kecam Ketua DPRD Bintan Nikahi Anak Dibawah Umur

TANJUNGPINANG- Khabarnya Jum’at 14 Januari 2022, Ketua DPRD Bintan, Agus Wibowo (AW) menikah lagi hari ini yang kedua kalinya setelah sebelumnya sudah mendapatkan izin poligami dari istri yang pertamanya, dan sudah di legalisasi dengan penetapan Pengadilan Agama Tanjungpinang,

LIDIKNEWS.CO.ID- Menurut informasi yang diterima bahwa calon istri Ketua DPRD Bintan tersebut masih dibawah umur yang bernama Miranda Sulisma Ayu kelahiran 26-09-2003 di Tanjungpinang, status pelajar/mahasiswa data dari kartu tanda penduduk (KTP).

Pegiat Perlindungan Perempuan dan Anak sekaligus Direktur LSM Sirih Besar Kepri pun angkat bicara, menurut Sofiar Fauzi ia sangat menyayangkan tindakan oknum dari pejabat punlik tersebut sebagai oknum anggota DPRD apa lagi sebagai ketua, menikahi anak secara dini atau belia. Jum’at 14 Januari 2022.

“Miris banget ya, di satu sisi Pemerintah melalui KemenPPA aktif mengkampanyekan stop pernikahan dini, tapi di sisi lain beliau sebagai tokoh masyarakat dan publik figur malah memberi contoh seperti ini,” ujarnya.

Ia pun menduga kuat bahwa, “Pernikahan ini sangat diragukan kalau alasannya saling mencintai satu sama lain, antara Agus Wibowo dengan Miranda Sulisma, bisa jadi ada alasan tertentu, karena kabarnya istrinya juga sebagai oknum anggota DPRD Kepri menerima kenyataan ini.”

“Setahu saya, undang-undang pernikahan menetapkan batas minimal menikah adalah 19 tahun, di bawah itu harus mengajukan dispensasi menikah ke Pengadilan Agama, dan selanjutnya akan mengeluarkan surat dispensasi menikah untuk alasan tertentu, kalau hanya alasan saling mencintai saja, rasanya tidak mungkin karena dispensasi menikah itu di keluarkan oleh PA Tanjungpinang,” tegasnya.

Direktur LSM Sirih Besar Kepri inipun menambahkan, seharusnya Agus Wibowo menunggu anak itu berusia 19 tahun dahulu
“Alangkah bagusnya kalau di sarankan tunggulah sampai usia 19 tahun,” tutupnya.

Kaca mata publik, “Wanita mana yang kuat di duakan secara dadakan, apa lagi keduanya figur publik sebagai oknum anggota DPRD.”

Sumber: Suher/Rais