Gubernur Ansar dan Wagub Marlin Pimpin Rapat Perdana

TANJUNGPINANG- Gubernur H. Ansar Ahmad dan Wakil Gubernur Hj. Marlin Agustina memimpin secara langsung Rapat Rutin bersama OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau di Aula Wan Sri Beni, Dompak, Tanjungpinang, (01/03/2021).

LIDIKNEWS.CO.ID- Gubernur pada rapat ini menyampaikan beberapa fokus pekerjaannya bersama Wakil Gubernur Marlin Agustina untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan bersama OPD di Lingkungan Pemerintah Provinsi kepulauan Riau.

Fokus pertama yang menjadi perhatiannya adalah terkait penanganan Covid-19 di Kepulauan Riau yang masih terjadi kasus penularan setiap harinya. Sehingga diperlukan kontrol dan koordinasi semua pihak yang terkait agar penanganan kasus ini dapat dilakukan secara cepat dan efektif.

Menurut Ansar saat ini, kontrol dan pengidentifikkasian kerumanan sangat lemah baik itu di pasar, tempat hiburan ataupun di tempat makan. Jika ini terus terjadi makan Covid ini akan semakin sulit ditanggulangi. Terlebih untuk Provinsi Kepulauan Riau saat ini masih menjadi jalur masuk dari Pekerja Migran Indonesia yang masuk baik lewat Batam dan Tanjungpinang.

“Ini yang harus kita pikirkan, instrumen pengamanannya seperti apa untuk tempat kerumunan tersebut. Untuk pengamananya mungkin kita akan berkoordinasi kembali dengan TNI/Polri untuk penegakan disiplin protokol kesehatan. Apalagi pada Maret atau awal April ini kita sudah mulai membuka kunjungan wisatawan secara terbatas di Batam dan Bintan maka kita harus bekerja keras mengembalikan zona orange ke zona kuning agar mereka merasa aman berwisata di kepri,” jelasnya.

Kemudian terkait penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), Laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPJ) serta Penerapan Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) agar dipercepat penyelesaian dan pengaplikasiannya.

“Penyusunan RPJMD merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan dan jangka waktu penyusunan RPJMD adalah paling lama 6 bulan setelah Kepala Daerah dilantik maka ini segera disinkronisasikan. Sedangkan untuk penerapan SIPD harus jadi fokus perhatian kita. Pantau terus kemajuannya karena kita ingin menjadi Provinsi terbaik sebagai rujukan Provinsi lain dalam penerapannya,” harapnya.

Turut hadir Sekretaris Daerah provinsi Kepulauan Riau H.TS. Arif Fadillah Asisten Pemerintahan dan Kesra Juramadi Esram, Asisten Ekonomi dan pembangunan Syamsul Bahrum, Asisten Administrasi Umum M. Hasbi, Para Staf Ahli Gubernur, Kepala Badan, Kepala Dinas serta Kepala Biro di Lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau.

Sumber dan Poto: R/Red