NATUNA – Ditandai dengan pemencetan tombol sirine oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Natuna, Boy Wijanarko Vebrianto, Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Natuna, Siswandi, Forkopimda, anggota Bawaslu Provinsi Kepri, DR. Rosnawati, dan Ketua PKK Natuna beserta jajaran unsur lainnya me-launching pengawasan partisipatif Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) tahun 2024. Acara bertempat di alun-alun Pantai Piwang Ranai Natuna, Minggu (25/08/2024) pagi.
LIDIKNEWS.CO.ID- Menurut Ketua Bawaslu Natuna Siswandi, kegiatan ini menandakan bawah Pilkada 2024 akan memasuki tahapan krusial. “Saya berharap kita selalu bersatu, kukuhkan semangat dalam mengawal pesta demokrasi di Natuna,” sebutnya.
Pada kesempatan itu, Siswandi juga mengatakan, sebelumnya KPU Natuna telah melakukan pencocokan dan penitian (pencoklitan) dan ditetapkan sebanyak 57.829 Daftar Pemilih Sementara (DPS). Ke depannya, dalam tahapan kampanye beraneka ragam hal bisa terjadi. Karenanya, Bawaslu memerlukan dukungan pengawasan dari berbagai elemen masyarakat.
“Bawaslu tidak bisa sendiri. Makanya kami butuh semua lapisan masyarakat membantu pengawasan sehingga Pilkada berjalan lebih efektif,” ujar Siswandi. Dia berharap, dalam proses pengawasan Pilkada serentak tahun 2024, semu unsur di Natuna kompak dan solid dalam pengawasan.
Pada kesempatan itu Sekretaris Daerah kabupaten Natuna Boy Wijanarko Varianto, mewakili Bupati Natuna Wan Siswandi, menyabut dan mendukung pelaksanaan launching pengawasan partisipatif yang dilaksanakan Bawaslu pada hari ini.
“Pada launching ini dapat memberikan edukasi, informasi dan literasi kepada kita semua yang ada di kabupaten Natuna bagaimana melakukan pengawasan dalam pemulikada pada November mendatang,” terangnya.
Pada pelaksanaan Pilkada pada tanggal 27 November mendatang, masyarakat tidak hanya datang untuk memilih, tetapi juga dapat melakukan pengawasan. “Mari kita sama-sama lakukan pengawasan te harap apa yang kurang dalam pelaksanaan Pilkada nanti, karena pencegahan itu sangat penting,” harap Sekda.
Menurut Boy Wijanarko, pada November nanti, sebanyak 37 provinsi dan 500 lebih kabupaten kota akan melaksanakan Pilkada serentak se Indonesia. “Bawaslu tanpa adanya kolaborasi dengan semua elemen masyarakat tidak akan mampu melaksanakan pengawasan dengan utuh dan menyeluruh. Oleh karenanya ayo sama-sama kita sukseskan Pilkada 2024 di Natuna agar berjalan dengan aman dan lancar,” tutupnya.
Anggota Bawaslu Provinsi Kepri, Rosnawati, dalam sambutanya pada kesempatan itu juga mengatakan. dalam konteks Pilkada, regulasi yang mengatur pelaksanaan Pemilu memiliki beberapa perbedaan signifikan.
Aspek penting yang perlu mendapatkan perhatian serius pada pilkada kali ini, adalah potensi pelanggaran terhadap netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN) serta praktik politik uang (money politics).
Kedua hal ini harus menjadi fokus utama pengawasan untuk memastikan Pilkada berjalan dengan aman dan damai. Bahwa sanksi pidana terhadap pelanggaran money politics dalam Pilkada jauh lebih berat dibandingkan dengan Pemilu.
“Pada Pilkada kali ini, Ketika ada yang melakukan money politik, dendanya bisa mencapai Rp200 juta hingga Rp1 miliar, dengan ancaman hukuman penjara maksimal 32 bulan,” terangnya.
Maka dari itu pengawasan partisipatif menjadi salah satu program prioritas yang harus diterapkan. Dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat, diharapkan mereka dapat aktif mengawasi setiap tahapan Pilkada agar pelaksanaannya berjalan dengan transparan dan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Dikatakannya, tiga elemen utama yakni, pemilih, penyelenggara, dan pasangan calon (paslon) harus berjalan bersama-sama untuk mengawal pesta demokrasi.
“Ketika ketiga elemen ini bersinergi dalam pengawasan dan pelaksanaan, kita dapat mewujudkan Pilkada yang aman, damai, dan berintegritas,” tutupnya. Pada acara tersebut, juga ditampilkan antraksi tari dan pergaan tolak politik Uang oleh sejumlah siswa/siswi SMA1 Natuna.
Sumber: Pil
Hari ini : 
Total Kunjungan : 3430613
Who's Online : 
Discussion about this post