Warga Keluhkan Pembagian Raskin Yang Tidak Tepat Sasaran

PADANGPARIAMAN, Lidiknews.co.id– Pembagian beras raskin yang biasanya turun 3 bulan sekali untuk warga miskin atau pun tidak mampu. Apabila penyaluranya tidak tepat sasaran atau disalah gunakan, bisa dipidanakan dan diberi sanksi yang berat bagi sipelaku. Karena penyaluran yang demikian, juga mengarah pada memanipulasi data dan penggelapan. Sekali gus tindak pidana korupsi, dan telah diatur oleh UU No. 20 Tahun 2001 pasal 2,3 dan 8, perubahan atas UU No.31 Tahun 1999.

Kejadian pembagian raskin yang tidak tepat ini, menimbulkan keresahan dan tanda tanya bagi masyarakat yang membutuhkan. Karena disaat raskin tiba mereka tidak bisa mendapatkanya, oleh karena nama mereka tidak tercantum dalam kategori golangan rakyat miskin maupun warga tidak mampu.

Dalam pantauan awak median ini dilapangan, Senin (11/09) pukul 13:15 WIB, tepatnya di Dusun Tampai Korong Padang Tabaka, Nagari Sikucur Timur, Kecamatan V Koto Kampung Dalam, Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, menemukan sosok ibu janda tua yang jauh tinggal dari pemukiman warga lain. Janda itu bernama Samsiar (65) menjanda kurang lebih 20 tahun, bahkan memiliki 4 orang anak yang sudah dewasa. Mirisnya janda tersebut diduga kurang dapat perhatian dari anak-anaknya.

Tempat tinggal Samsiar hanya berupa gubuk tua yang berdindingkan seng yang telah menghitam. Beliau sudah tidak mampu lagi berjalan jauh dari tempat tinggalnya, bahkan dibantu sebatang tongkat untuk menyengimbangi tubuhnya supaya tidak terjatuh. Hari-hari beliau bisa dikatakan tinggal sendirian dan jauh dari keramaian, baik siang maupun malam.

Saat awak media ini menyinggung soal pembagian raskin, “Samsiar mengatakan Sudah 2 kali pergantian Wali Korong untuk memimpin derah ini, saya tidak pernah mendapatkan beras untuk warga miskin yang disalurkan oleh Pemerintah. Orang-orang sering mendatangi saya untuk mendata, meminta foto copy KK dan KTP, tapi apa gunanya saya pun tidak tau”. Ujarnya.

Samsiar juga mengatakan, “waktu orang minta data-data saya, saya juga sempat bertanya untuk apa data saya ini, jawab orang itu supaya ibu bisa mendapat bantuan, tapi bantuan apa saya tidak tau, dan kata-kata bantuan hanya berupa harapan bagi saya, karena tidak pernah terwujud”. Katanya dengan sedih.

Masih Samsiar, “anehnya ada orang yang digolongkan mampu, memiliki sawah yang hasilnya bisa mengeluarkan zakat setiap tahun tapi mendapatkan beras raskin itu, sementara saya hanya berharap. Yang sedihnya saya melihat raskin yang didapati beberapa oknum msayarakat diduga diberikan untuk ternak makanan ayamnya,”dengan wajah yang murung Samsiar mengungkap kejadian itu dan tidak mau menyebutkan nama orang yang diceritakannya.

Ditempat terpisah pada hari yang sama PJ Wali Nagari Sikucur Timur Junaidi dikantoranya, mengatakan kalau kami petugas Nagari memberikan bantuan raskin kepada namanya yang telah tercantum. Misialnya Sabiah dapat bantuan beras raskin, beras ditebus selama satu Minggu kalau tidak bisa Sabiah menebus kami anggap kabur. Dalam waktu satu minggu ini ada masyarakat yang melapor pada kami, “pak kehidupan kami susah betul, berilah kami beras raskin,”jawab kami petugas Nagari memberi tidak bisa, harus menebus sebanyak yang ditebus orang lain”, kata Junaidi.

Masih Junaidi,”jadi kalau memang ibu Samsiar ini susah benar hidupnya, kami tidak bisa memasukan namanya kedaftar raskin itu. Cuma dalam waktu 10 hari mendatang beras tiba datang lah kemari. Kalau ada beras yang tidak ditebus orang tebuslah sebanyak yang ditebus orang tersebut. Karena dalam Waktu 10 hari beras ini harus habis. Dan kami tidak bisa mengubah atau memindahkan nama orang yang sudah tercantum dari daftar raskin, karena kami bekerja menurut sesuai aturan yang telah ada”. Ujarnya.

Juanidi juga menambahkan, “karena data raskin yang kami terima dari Badan Statistik, sempat kami tanya pada Badan Statistik kami disuruh bertanya ke Dinas Sosial. Padahal perubahan data disetiap tahunnya sudah kami berikan, cuma yang anehnya data yang turun kekami bisa dikatakan itu-itu saja”, ungkapnya.

Harapan warga agar Pemerintah Kabupaten Padang-Pariaman, Provinsi Sumatera Barat sekiranya perlu mengkaji ulang tentang data-data raskin ini, agar penyaluran bantuan tepat pada sasaran yang benar-benar membutuhkan. (Nal)