Kemensos dan Disabilitas: Bukan Penindakan, Melainkan Pilar Pemberdayaan dan Hak
Istilah "penindakan" terhadap penyandang disabilitas oleh Kementerian Sosial (Kemensos) seringkali disalahartikan. Kedudukan Kemensos bukanlah sebagai lembaga yang menghukum atau membatasi individu penyandang disabilitas. Sebaliknya, Kemensos adalah pilar utama dalam pemenuhan hak, perlindungan, dan pemberdayaan mereka, dengan fokus pada menciptakan masyarakat yang inklusif dan setara.
Peran Krusial Kemensos:
- Pelindung Hak: Kemensos bertindak sebagai garda terdepan untuk memastikan hak-hak penyandang disabilitas terpenuhi, mencegah diskriminasi, kekerasan, dan penelantaran.
- Fasilitator Rehabilitasi Sosial: Menyediakan layanan rehabilitasi fisik, mental, dan sosial untuk membantu penyandang disabilitas mencapai kemandirian dan meningkatkan kualitas hidup mereka.
- Agen Pemberdayaan: Melalui program pelatihan keterampilan, pendidikan, dan akses ke dunia kerja, Kemensos berupaya meningkatkan kapasitas penyandang disabilitas agar dapat berpartisipasi penuh dalam pembangunan.
- Advokasi Kebijakan Inklusif: Mendorong dan mengimplementasikan regulasi yang mendukung aksesibilitas, kesetaraan, dan partisipasi penyandang disabilitas di berbagai sektor kehidupan.
- Penyedia Bantuan Sosial: Menyalurkan bantuan dan dukungan yang diperlukan untuk meringankan beban ekonomi dan sosial penyandang disabilitas serta keluarganya.
Jadi, jika ada "penindakan" oleh Kemensos, itu lebih merujuk pada penindakan terhadap hambatan sosial, diskriminasi, atau ketidakadilan yang dialami penyandang disabilitas, bukan kepada individu penyandang disabilitas itu sendiri. Kedudukan Kemensos adalah sebagai motor penggerak perubahan paradigma, dari belas kasihan menuju pengakuan martabat dan hak, demi mewujudkan Indonesia yang lebih inklusif.
