Tax Amnesty: Panen Raya Sesaat, Tantangan Kepatuhan Berkelanjutan?
Kebijakan Tax Amnesty, atau pengampunan pajak, seringkali diluncurkan pemerintah dengan harapan besar: menarik dana tersembunyi, baik di dalam maupun luar negeri, dan secara instan meningkatkan penerimaan negara. Namun, di balik euforia angka-angka penerimaan yang melonjak, tersembunyi dilema dan tantangan jangka panjang yang perlu dicermati.
Dampak Jangka Pendek: Suntikan Dana Instan
Tidak dapat dimungkiri, dalam jangka pendek, Tax Amnesty adalah "durian runtuh" bagi kas negara. Wajib pajak yang sebelumnya enggan atau lupa melaporkan asetnya kini diberi kesempatan untuk "membersihkan diri" dengan tarif tebusan yang relatif rendah. Hasilnya, miliaran hingga triliunan rupiah bisa masuk ke kas negara dalam waktu singkat, memberikan napas lega bagi anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) serta potensi membiayai proyek-proyek pembangunan. Ini adalah tujuan utama yang secara langsung tercapai.
Dampak Jangka Panjang: Benih Apa yang Tertanam?
Namun, sorotan tajam justru terletak pada dampak jangka panjang terhadap penerimaan negara dan integritas sistem perpajakan:
- Moral Hazard dan Penurunan Kepatuhan: Kebijakan ini berpotensi menciptakan "moral hazard". Wajib pajak yang selama ini patuh dan jujur bisa merasa dirugikan, sementara yang melanggar di masa lalu justru mendapat "diskon". Ini bisa merusak budaya kepatuhan pajak, di mana masyarakat mungkin berpikir untuk menunda pembayaran atau pelaporan aset, dengan harapan akan ada Tax Amnesty berikutnya.
- Penerimaan Non-Berkelanjutan: Dana yang masuk dari Tax Amnesty bersifat "sekali jalan" (one-off). Setelah program berakhir, aliran penerimaan ini akan berhenti. Tanpa diikuti oleh reformasi sistem pajak yang mendalam, pengawasan yang ketat, dan penegakan hukum yang adil, tidak ada jaminan bahwa aset yang dideklarasikan akan secara konsisten menghasilkan penerimaan pajak di tahun-tahun berikutnya. Potensi peningkatan basis pajak jangka panjang seringkali tidak seoptimis proyeksi awal.
- Tantangan Pasca-Amnesty: Pemerintah dihadapkan pada tugas berat untuk memastikan kepatuhan pajak berkelanjutan dari para peserta Tax Amnesty. Jika tidak ada sistem pengawasan dan penegakan hukum yang kuat, aset yang dideklarasikan bisa saja kembali "menghilang" dari radar pajak, atau wajib pajak kembali ke praktik lama.
Kesimpulan:
Tax Amnesty adalah alat kebijakan yang ampuh untuk memberikan dorongan penerimaan negara yang cepat dan besar dalam jangka pendek. Namun, ia bukan solusi ajaib untuk masalah penerimaan negara yang fundamental. Tanpa disertai strategi pajak yang komprehensif, penegakan hukum yang konsisten, dan upaya membangun budaya kepatuhan yang kuat setelah program berakhir, potensi dampak negatif jangka panjang terhadap integritas sistem pajak dan keberlanjutan penerimaan negara bisa lebih besar daripada manfaat sesaatnya. Ini adalah investasi yang harus dibarengi dengan komitmen jangka panjang.
