Jakarta — Kepolisian Republik Indonesia (Polri) mengungkap data mengejutkan terkait keterlibatan anak di bawah umur dalam kerusuhan yang terjadi di sejumlah wilayah Indonesia sepanjang tahun 2025. Berdasarkan laporan resmi, tercatat sebanyak 332 anak ikut terlibat langsung dalam aksi kerusuhan nasional yang menimbulkan kerugian besar, baik secara material maupun sosial.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Rudi Santoso, menjelaskan bahwa para pelaku anak ini tersebar di berbagai daerah, mulai dari kota besar hingga wilayah perbatasan. Menurutnya, angka tersebut menjadi peringatan serius bagi semua pihak tentang meningkatnya keterlibatan remaja dalam tindak kekerasan dan aksi destruktif.
Faktor Utama Keterlibatan Anak dalam Kerusuhan
Polisi mengidentifikasi sejumlah faktor yang mendorong anak-anak terlibat dalam aksi tersebut. Salah satunya adalah pengaruh media sosial yang masif dan tidak terkontrol. Banyak anak, terutama usia 13–17 tahun, tergoda untuk ikut dalam kerusuhan setelah melihat ajakan, provokasi, atau konten viral yang beredar di platform digital.
“Banyak dari mereka tidak benar-benar paham apa yang sedang terjadi. Mereka ikut karena dorongan teman atau ingin diakui oleh kelompoknya,” ujar Irjen Rudi dalam konferensi pers di Mabes Polri, Selasa (4/11/2025).
Selain itu, kurangnya pengawasan orang tua menjadi faktor signifikan. Sebagian besar anak yang ditangkap mengaku tidak mendapatkan perhatian yang cukup di rumah. Mereka mencari pelampiasan dan solidaritas di luar lingkungan keluarga, yang kemudian dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk kepentingan politik maupun kepentingan lain.
Upaya Penegakan Hukum dengan Pendekatan Edukatif
Menyikapi fenomena ini, Polri menegaskan tidak semua anak yang terlibat akan diproses hukum secara berat. Menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, penegakan hukum terhadap anak harus dilakukan dengan pendekatan restorative justice.
“Kami bekerja sama dengan Kementerian Sosial dan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk melakukan pembinaan. Tujuannya bukan menghukum, tapi menyadarkan,” jelas Rudi.
Dari 332 anak yang diamankan, sebanyak 218 anak telah dikembalikan kepada orang tua dengan syarat mengikuti program pembinaan dan konseling. Sementara sisanya masih menjalani proses hukum karena terbukti terlibat langsung dalam tindak pidana berat, seperti perusakan fasilitas publik, penyerangan aparat, dan pembakaran kendaraan.
Peran Sekolah dan Masyarakat
Pemerhati anak dan pendidikan, Dr. Mira Anindya, menilai bahwa keterlibatan anak dalam kerusuhan nasional adalah refleksi dari krisis nilai sosial dan moral di kalangan remaja. Ia menekankan pentingnya peran sekolah dalam menanamkan pendidikan karakter dan literasi digital sejak dini.
“Anak-anak sekarang hidup di dunia yang serba cepat dan penuh informasi. Kalau tidak dibekali kemampuan berpikir kritis dan empati sosial, mereka mudah dipengaruhi oleh propaganda dan ajakan destruktif,” kata Mira.
Ia juga menyerukan agar masyarakat ikut berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan inklusif bagi anak-anak. Ketika remaja merasa diterima dan dihargai, potensi mereka untuk ikut dalam kegiatan negatif akan menurun drastis.
Seruan Polri untuk Pencegahan Dini
Menutup pernyataannya, Polri mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi radikalisasi di kalangan anak muda. Edukasi digital, bimbingan moral, dan komunikasi keluarga yang terbuka disebut sebagai kunci utama untuk mencegah kasus serupa terjadi kembali.
“Kami berharap masyarakat tidak memandang ini semata urusan kepolisian. Ini masalah sosial yang harus diselesaikan bersama, dari rumah hingga sekolah,” tegas Irjen Rudi.
Fenomena keterlibatan 332 anak dalam kerusuhan nasional ini menjadi pengingat keras bahwa pembangunan karakter dan pengawasan sosial perlu diperkuat. Tanpa langkah nyata dari semua pihak, generasi muda Indonesia berisiko terseret dalam arus konflik yang merugikan masa depan mereka sendiri dan bangsa secara keseluruhan.
