Yogyakarta — Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Komisi X Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) menggelar kegiatan sosialisasi Sensus Ekonomi 2026 di Daerah Istimewa Yogyakarta. Kegiatan ini menjadi langkah awal dalam menguatkan partisipasi publik serta memastikan kesiapan seluruh elemen masyarakat dan pelaku usaha dalam mendukung pelaksanaan sensus tersebut.
Sosialisasi yang berlangsung di Aula Kantor BPS DIY ini dihadiri oleh anggota Komisi X DPR RI, pejabat daerah, akademisi, pelaku UMKM, serta perwakilan komunitas bisnis. Fokus utama acara ini adalah meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya data ekonomi yang akurat sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah.
Meningkatkan Kesadaran Publik Tentang Data Ekonomi
Kepala BPS DIY menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan menjadi kegiatan pendataan besar yang melibatkan jutaan unit usaha di seluruh Indonesia. Melalui sensus ini, BPS akan mengumpulkan informasi komprehensif mengenai struktur ekonomi nasional, potensi sektor usaha, hingga perubahan perilaku ekonomi masyarakat pascapandemi.
“Data sensus ekonomi sangat penting untuk memetakan kekuatan ekonomi nasional, terutama dalam menghadapi tantangan global dan transformasi digital. Hasilnya akan menjadi acuan kebijakan ekonomi jangka panjang,” ujarnya dalam sesi pembukaan.
Ia menambahkan, sosialisasi di Yogyakarta menjadi salah satu dari rangkaian kegiatan nasional yang akan dilakukan secara bertahap hingga awal 2026. Upaya ini diharapkan dapat mendorong keterlibatan aktif masyarakat agar sensus berjalan lancar dan menghasilkan data berkualitas.
Peran DPR RI dalam Mendukung Pelaksanaan Sensus
Sementara itu, perwakilan Komisi X DPR RI menegaskan komitmen lembaganya dalam mendukung penuh penyelenggaraan Sensus Ekonomi 2026. Komisi X yang membidangi pendidikan, kebudayaan, riset, dan statistik melihat sensus ini sebagai bagian penting dari pembangunan berbasis data.
“Sensus Ekonomi bukan hanya tentang angka, tetapi tentang memahami bagaimana bangsa ini tumbuh dan beradaptasi. DPR akan memastikan dukungan anggaran dan kebijakan agar pelaksanaannya berjalan efektif,” kata anggota Komisi X tersebut.
Ia juga menyoroti pentingnya edukasi publik, terutama bagi pelaku UMKM dan sektor informal, agar tidak ragu memberikan data usaha mereka. Dengan keterbukaan informasi, BPS dapat menyajikan potret ekonomi Indonesia yang lebih utuh dan realistis.
Yogyakarta Sebagai Model Partisipasi Masyarakat
Dipilihnya Yogyakarta sebagai lokasi awal sosialisasi bukan tanpa alasan. Wilayah ini dikenal memiliki dinamika ekonomi yang beragam—mulai dari industri kreatif, pendidikan, pariwisata, hingga sektor pertanian modern. BPS menilai bahwa tingkat partisipasi dan kesadaran masyarakat DIY terhadap pentingnya data tergolong tinggi, sehingga cocok dijadikan model dalam kampanye sensus ekonomi.
Beberapa pelaku UMKM yang hadir dalam acara ini juga menyatakan dukungan mereka terhadap program tersebut. Mereka berharap hasil sensus nanti bisa membantu pemerintah merancang kebijakan yang lebih tepat sasaran, terutama dalam pemberdayaan usaha kecil dan menengah.
Langkah Menuju Ekonomi Berbasis Data
Sensus Ekonomi 2026 akan menggunakan pendekatan digital dengan sistem pendataan berbasis daring dan lapangan. Inovasi ini bertujuan untuk mempercepat proses pengumpulan data sekaligus meningkatkan akurasi. BPS juga akan melibatkan enumerator muda dan memanfaatkan kecerdasan buatan dalam proses validasi data.
Dengan berbagai terobosan tersebut, BPS dan DPR RI berharap Sensus Ekonomi 2026 dapat menjadi tonggak penting dalam memperkuat fondasi ekonomi nasional. Melalui data yang akurat, Indonesia diharapkan mampu merancang kebijakan pembangunan yang lebih inklusif, efisien, dan berkelanjutan.
Sosialisasi di Yogyakarta pun menjadi momentum untuk mengingatkan seluruh elemen bangsa bahwa data bukan sekadar angka, melainkan dasar bagi kemajuan ekonomi Indonesia menuju masa depan yang lebih cerah.
