Ranai (Lidiknews-CO)-Wakil Bupati Natuna, Dra Hj Ngesti Yuni Suprapti menyampaikan 51 Rancangan Peraturan Daerah melalui Rapat Paripurna DPRD Natuna di kantor DPRD Natuna, Batu Hitam, Jum’at (3/5/2019)
Menurut Ngesti, 51 Ranperda yang diajukan pada Rapat Paripurna DPRD Natunal yang dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Natuna, Daeng Amhar ini, berdasarkan pada program pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna dan DPRD Natuna tahun 2019.
“Pemerintah memiliki peran yang amat penting dalam pembangunan daerah dan merupakan aplikasi dari kewajiban konstitusional Kabupaten Natuna untuk menjadi Kabupaten yang semakin maju,” kata Ngesti.
Ngesti mengatakan, dengan semangat kebersamaan yang telah terbangun antara eksekutif dan legislatif secara bertahap, kedepan akan dapat mewujudkan tata kelola pemerintah yang baik dan penyediaan infrastruktur yang berkualitas.
Selain itu, diungkapkan Ngesti, melalui semangat kebersamaan itu pula, akan dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan pengelolaan sumber daya alam dalam upaya mengentaskan kemiskinan di ‘Bumi Laut Sakti Rantau Bertuaht’, yang pada akhirnya akan mampu memberdayakan daerah dan menumbuhkan kreatifitas masyarakat.
“Dengan adanya program – program pembangunan yang pada APBD tahun 2019 sampai 2020 nanti dan sudah tertampung dalam RPJMD ini, diharapkan tidak ada lagi program yang tertinggal yang akan berpotensi menjadi permasalahan hukum dikemudian hari,” ujar Nesti.
Untuk diketahui, 51 Rancangan Peraturan Daerah yang dibahas tersebut adalah sebagai berikut:
Ranperda tentang Penyelenggaraan Kearsiapan, Ranperda Pengendalian Bahaya Kebakaran, Ranperda Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, Ranperda Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal, Ranperda Perubahan atas Perda nomor 2 tahun 2012 tentang Administrasi Kependudukan, Ranperda Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah, Ranperda Perangkat Desa, Ranperda Pencabutan atas Perda nomor 8 tahun 2010 tentang Pedoman Pembentukan dan Pengelolaan BUMDes, Ranperda tentang Perubahan Perda Pembentukan Desa dan Kelurahan dan Ranperda tentang Perubahan Perda Pembentukan Kecamatan Pulau Tiga.
“Jumlah Perda yang akan dirubah sebanyak 40 Perda. Yaitu Ranperda tentang Petubahan Perda Pembentukan Desa dan Kelurahan. Bahwa dengan adanya pelaksanaan kegiatan penetapan dan penegasan batas wilayah, maka terjadilah perbedaan luas dan batas desa dan kelurahan. Oleh karenanya perlu dilakukan perubahan terhadap beberapa Perda tersebut,” ujar Ngesti.
Selain 49 Ranperda diatas, pihak Pemdakab Natuna juga mengajukan 2 buah Ranperda lainnya, yaitu Ranperda tentang Tempat Pelelangan Ikan dan Ranperda tentang Perubahan Status sebagian Wilayah Kelurahan menjadi Desa.
“Dua Kelurahan tersebut yaitu Kelurahan Sedanau dan Kelurahan Sabang Barat. Bahwa dengan adanya perkembangan dan kemajuan Kecamatan dan Kabupaten Natuna, serta adanya aspirasi yang berkembang dalam masyarakat, kami memandang perlu meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan, guna menjamin perkembangan dan kemajuan wilayah,” kata Ngesti.(Lis)
Discussion about this post